Home

Profil

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Satuan Kerja

Pencarian Data

WhatsApp Image 2019 11 20 at 14.42.38WhatsApp Image 2019 11 20 at 14.42.38WhatsApp Image 2019 11 20 at 14.42.38

Bengkulu - Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN (Drs.Yasmon M.L.S ) menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se-Provinsi Bengkulu. Kehadiran beliau pada Kamis (21/11/2019) dalam rangka memenuhi undangan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu untuk menjadi narasumber dalam rangka penguatan integrasi JDIH Provinsi Bengkulu yang bertempat di Hotel Raffles.

Usai menghadiri Rakor, beliau melakukan anjangsana ke Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu serta berkunjung ke Perpustakaan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu didampingi Kepala Bagian Umum (Pungka M Sinaga), Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Oliver Sitanggang), Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Sukendro), Kasubbag Dokumentasi Hukum Provinsi Bengkulu (Elvie Kustiawati) serta Penata Komputer dari Biro Hukum (Rahmadini).

Kapusdok mengatakan bahwa dari sisi sarana dan prasana, Perpustakaan Kanwil Kemenkumham Bengkulu telah memiliki ruangan yang cukup besar dan bagus. Beliau mengharapkan bahwa ruang Perpustakaan dapat dimaksimalkan dari segi tata ruang serta untuk mempromosikan Perpustakaan Kanwil Kemenkumham kepada masyarakat. Beliau juga memberi masukan untuk dapat mengundang pustakawan perpusda Bengkulu untuk bersinergi dalam pengelolaan dan penataan Perpustakaan Kanwil Bengkulu.

Kapusdok sangat senang saat mengetahui bahwa telah terjalin sinergitas antara Subbidang Penyuluhan Bantuan Hukum dan JDIH Divisi Yankumham Kanwil Bengkulu dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya komunikasi antara pengelola JDIH Provinsi dengan Divisi Yankumham dalam percepatan pengintegrasian anggota JDIH. Terdapat 26 anggota JDIH dan 9 anggota telah terintegrasi.

Pada 2020 ditargetkan bahwa Sekretariat Dewan di Provinsi Bengkulu akan terintegrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. (HUMAS).