BENGKULU - Kanwil Kumham Bengkulu mendukung penuh kebijakan Ditjen HAM untuk menciptakan iklim bisnis yang berbasis HAM. Hal itu ditunjukkan dengan pro aktif mengikuti Focus Group Discussion (FGD) online terkait implementasi bisnis dan HAM hari ini (16/3).
Kegiatan yang dimediasi melalui aplikasi zoom itu dibuka oleh sambutan kunci oleh Menkumham Yasonna H Laoly. Para Pimti Madya dan Pratama di pusat serta daerah mengikuti kegiatan dari tempat masing-masing. Termasuk stakeholder eksternal dari Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia yang diwakili direktur Almut Besold.
Turut mengikuti FGD Kakanwil kemenkumham Bengkulu (Imam Jauhari), didampingi Kadiv Administrasi (Johan Manurung), Kadivyankumham (Kurniaman Telaumbanua), Kadivpas (Ika Yusanti) dan Kadiv Keimigrasian (Dudi Iskandar).
Dirjen HAM Mualimin Abdi mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari peluncuran aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) pada 23 Februari 2021 yang lalu. Serta dalam rangka menyebarluaskan informasi Bisnis dan HAM bagi kalangan dunia usaha di daerah. Dia berharap akan ada peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi tentang Bisnis dan HAM di level kanwil. "Kanwil punya peran untuk memperkenalkan aplikasi PRISMA sebagai aplikasi self-assessment mandiri terkait penerapan HAM bagi pelaku usaha/perusahaan di daerah," ujarnya.
Sedangkan Yasonna menekankan bahwa bisnis diberi tanggungjawab menghormati HAM. Maka Kakanwil harus mendorong para pelaku bisnis untuk taat dengan aturan yang ada. Termasuk melakukan diseminasi dan pemetaan potensi masalah yang akan muncul. "Perlu dibentuk forum komunikasi bisnis di daerah, termasuk untuk mencari isu-isu aktual di daerah," imbuh Wamenkumham Prof Eddy.
