Bengkulu – Pemerintah Daerah perlu diberikan pemahaman substansi Aksi HAM, komitmen, dan motivasi guna mendukung capaian dari RANHAM. Untuk itu hari ini dilaksanakan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Aksi HAM Pemerintah Daerah B.04 Tahun 2022 di Provinsi Bengkulu, Rabu, 15/06/2022.
Kepala Kantor Wilayah Kanwil kemenkumham Bengkulu (Erfan) didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Ika Ahyani Kurniawati) dan Kepala Divisi Keimigrasian (Ganda Samosir) membuka secara resmi kegiatan ini. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Tim Sub Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah I Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu serta Bappeda Litbang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga bertindak sebagai narasumber.
Acara diawali dengan pengantar oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang melaporkan bahwa terdapat Kabupaten belum mengirimkan data dukung Aksi HAM, sehingga tidak mendapatkan nilai pada pelaporan Aksi HAM B.04. “Melalui kegiatan ini kami berharap kita bisa berbagi pengalaman sehingga setiap Daerah dapat memberikan data dukung terbaik pada pelaporan B.08 dan B.12” ujar Ika Ahyani Kurniawati.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Tim dari Sub Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah I Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI yang berjumlah 6 (enam) orang dan dikomandoi oleh Widayati (Analis Kebijakan Ahli Madya). “Semoga dengan kedatangan Tim dapat memberikan motivasi kepada setiap Daerah agar pada saat pelaporan nanti semua mengirimkan data dukung. Dan di tahun 2022 ini seluruh Kota/Kabupaten mendapatkan predikat Peduli HAM” ujarnya.
Kegiatan ini berlangsung sesuai harapan dan lancar tanpa hambatan yang berarti. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapaat memberikan dampak positif sehingga tercapailah tujuan seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Bengkulu mendapatkan predikat Kota/Kabupaten Peduli HAM. (INT/HSA/Ed-AF)