BENGKULU – Dalam Rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan The 2nd The International Conference On Law and Human Rights dengan tema “Restructuring Law and Human Rights in New-Normal Society”, Senin (3/5/2021). Turut hadir secara virtual Kepala Kantor wilayah Kemenkumham Bengkulu (Imam Jauhari) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Johan Manurung), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Ika Yusanti), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (Kurniaman Telaumbanua), Plh. Kepala Divisi Keimigrasian (Ngurah Mas Wijaya) beserta pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Bengkulu di Ruang Aula Rafflesia Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Konferensi dibuka oleh Wamenkumham (Prof. Edward Omar Sharief) mewakili Menteri Hukum dan HAM (Prof. Yasonna H Laoly) yang berhalangan hadir dan turut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Prof M. Mahfud MD) selaku Keynote Speaker yang keduanya menyampaikan sambutan secara virtual. Konferensi ini juga melibatkan puluhan pemakalah dari dalam dan luar negeri dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat secara gratis. Selain itu, dihadiri oleh lima belas pembicara yaitu Kepala Balitbang Hukum dan HAM (Sri Puguh Budi Utami), beberapa Guru Besar dari Universitas Negeri di Indonesia serta Para Civitas Akademika dari berbagai Universitas Luar Negeri diantaranya dari negara Inggris, Belanda, Australia, Malaysia, dan Thailand. Dalam Kegiatan ini juga diberikan penghargaan dari Balitbang HAM kepada Kanwil penyelenggara dan narasumber Opini (Obrolan Peneliti) terbaik.
Konferensi Ilmiah ini berlangsung mulai tanggal 3-6 Mei 2021, dengan mengambil tema seputar Hukum dan Hak asasi Manusia dalam fase New Normal di era pandemi Covid-19. Fase New Normal adalah era baru yang harus dihadapi dengan mengubah mindset untuk membiasakan diri bekerja dengan penerapan protokol kesehatan, dengan tugas yang tetap harus dijalankan dan target kinerja terpenuhi. Diharapkan dengan adanya Konferensi internasional ini dapat memperluas jejaring dan kolaborasi antar ahli hukum, akademisi, pembuat kebijakan dan para praktisi, untuk bekerja bersama dan berkontribusi terhadap upaya nasional dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19. HUMAS
