Bengkulu - Bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Ex Kantor Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Bengkulu) dilaksanakan Webinar Sharing Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan tema “Penerapan PMPJ dan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Terhadap Notaris” . Acara dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Cahyo Rahadian Muzhar). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Jamaludin), dan perwakilan notaris di Kota Bengkulu. (Kamis. 19 November 2020)
Webinar ini membahas tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). PMPJ adalah Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau transaksi, serta malaporkan transaksi kepada otoritas berwenang. Penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen resiko. Perkembangan dinamika sosial, regional maupun global yang berdampak pada semakin beragamnya modus tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah melintasi batas-batas yuridiksi. HUMAS
