Bengkulu (22/2), Dalam rangka mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaporkan Aksi HAM ke sistem monitoring Serambi Kantor Staf Presiden (https://serambi.ksp.go.id), serta medorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam hal ini melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bersama perwakilan dari 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Hukum dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (sebanyak 35 orang) melakukan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM ke Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI pada Selasa, 13 Februari 2018. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bunyamin) diterima langsung oleh Direktur Jenderal HAM (Dr. Mualimin Abdi, SH., MH). Melihat antusiasme dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam mengikuti kegiatan Konsultasi Teknis ini diharapkan dapat mamacu semangat dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu untuk memperoleh penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Pemerintah Pusat, tentunya jika hal ini terwujud dapat menjadi prestasi membanggakan bagi Provinsi Bengkulu di kancah Nasional . (PPHTI)
