Bengkulu – Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari implementasi Negara sebagai Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Sebagai upaya untuk memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas kepada masyarakat yang kurang mampu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menggelar kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) dengan tema "Kualitas Layanan Bantuan Hukum sebagai Perwujudan Akses Keadilan" secara daring dan ofline di Aula Soekarno, Kamis (07/04/2022).
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, menyampaikan bahwa Masyarakat tidak mampu saat ini masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Untuk itulah, negara membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok yang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
"Awal terbitnya Undang-Undang bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih terdapat banyak kekurangan namun demikian seiring berjalannya waktu dan pembenahan di beberapa aspek, penyelenggaraan bantuan hukum saat ini telah berjalan lebih baik, Harapannya dengan berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum, jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi’’ Ujar Sri Puguh Budi Utami saat membuka OPini.
Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, Erfan berharap dengan adanya Obrolan Peneliti (OPini) ini dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat dan Stakeholder terkait. Dan semoga penelitian-penelitian yang telah dilakukan Balitbangkumham dapat terimformasikan kepada masyarakat luas dan bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia.
Kegiatan OPini ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber Guru Besar UNIB, Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H, Ketua LKBH UMB, Berta Sarianti, S.H., M.H dan Peneliti Pertama Batlibangkumham dengan dipandu oleh Moderator Anggi Ningrum, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta baik secara dari maupun offline. Hadir dalam kegiatan OPini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy F. Sianturi. (RA/INT/ ed. AF)
