Bengkulu (26/2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Ilham Djaya) membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan Kepolisian Daerah Bengkulu bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Disela-sela sambutannya Kakanwil mengangkat isu-isu aktual di lingkungan jajaran Pemasyarakatan di antaranya Peredaran Handphone, Pungutan Liar dan Narkoba (HALINAR), Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kartu Anggota Polsuspas, Kartu Senjata Api, Sambang POLRI ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Bebas Peredaran Uang (Terlaksananya transaksi non tunai bagi Napi/Tahanan di UPT Pemasyarakatan). Acara ini dihadiri oleh Wakil Direktur Intelkam POLDA Bengkulu (AKBP. Andika Vhisnu, S.IK), Para Kepala Divisi, Para Ka.UPT dan Pejabat Struktural jajaran Pemasyarakatan. Dalam melakukan pembenahan tugas dan fungsi Wadir Intelkam POLDA Bengkulu menyampaikan ada 3 hal yang harus di reformasi diantaranya personal scurity dan digital scurity, lebih jauh Wadir menyampaikan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan tugas sangat penting dalam menunjang keberhasilan. Oleh karena melalui kegiatan ini diharapkan akan melahirkan kebersamaan dan sinergisitas antar instansi dalam mendukung penegakan hukum yang bermartabat. (P2HTI)
