Bengkulu (01/12/2021) -Digitalisasi sistem pemerintahan merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Digital government menjadi sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kurniman Telaumbanua) didapuk menjadi narasumber pada Seminar Nasional tentang Penegakan Kode Etik Profesi Notaris yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu dengan membawa materi tentang “Layanan Kumham Secara Elektronik Terkait dengan Profesi Notaris.
Kanwil Kemenkumham Bengkulu khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bengkulu memiliki 3 (tiga) layanan secara elektronik terkait profesi notaris. Diantaranya yaitu Pelayanan Fidusia, Pelayanan Badan Hukum, Pelayanan Wasiat/Harta Peninggalan. Pelayanan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur.
Pelayanan Badan Hukum memberikan pelayanan diantaranya pendaftaran PT, Pendaftaran Yayasan, Pendaftaran Perkumpulan, Pendaftaran Koperasi, dan Pengesahan CV. Sedangkan untuk pelayanan wasiat/harta peninggalan pelayanan berupa menyelesaikan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat, melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan, serta permohonan wasiat. HumasMs/AZ
