Kepahiang – Dalam upaya memperluas jangkauan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Kepahiang, Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mengadakan kegiatan koordinasi pengusulan desa/kelurahan baru pada Selasa (3/9/2024). Kegiatan ini bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Bidang Hukum, Pajar Elmi, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Yatna , serta para JFT terkait dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Dari pihak Dinas PMD Kabupaten Kepahiang, hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jonathal, yang mewakili Kepala Dinas, serta Sub Koordinator Pengembangan Desa.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu nomor W8.HN.04.03-97 tanggal 19 Maret 2024, yang mengusulkan pembentukan kelompok Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) dan Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Kepahiang. Sebagai respon, Pemda Kabupaten Kepahiang melalui surat nomor 900.1.2.4/380/B/DPMD/2024 tanggal 18 Juni 2024, mengusulkan 10 desa untuk menjadi Desa Binaan Sadar Hukum.
Dalam koordinasi tersebut, Dinas PMD Kabupaten Kepahiang menyambut baik pengusulan ini dan berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan para kepala desa yang telah diusulkan dengan Kanwil Kemenkumham Bengkulu serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak guna mewujudkan lebih banyak Desa Sadar Hukum di Kepahiang.
Kabid Hukum, Pajar Elmi menjelaskan tahapan-tahapan pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum, serta pentingnya dukungan dan kerja sama dari Dinas PMD. Ditekankan bahwa sejak 2013, baru ada enam desa di Kabupaten Kepahiang yang telah diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperbanyak jumlah desa yang memenuhi kriteria ini.
Sebagai langkah tindak lanjut, disarankan agar Dinas PMD Kabupaten Kepahiang bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan pertemuan pembentukan Desa Binaan menuju Desa Sadar Hukum. Dinas PMD juga diharapkan dapat bersinergi dengan Penyuluh Hukum Kemenkumham untuk memastikan desa/kelurahan yang sudah ditetapkan memenuhi berbagai kriteria yang diperlukan, seperti akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta akses demokrasi dan regulasi.
Dengan upaya bersama ini, diharapkan Kabupaten Kepahiang dapat memiliki lebih banyak Desa Sadar Hukum yang siap menjadi contoh dalam pemberdayaan masyarakat berbasis hukum. (Humas / ED-MD.)
