Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu melaksanakan penyuluhan hukum serentak dengan tema "Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden." Kegiatan ini merupakan bagian dari acara nasional yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia, mencakup 158 titik pelaksanaan dengan target mencapai 7.900 audiens, Selasa (13/8/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini, diawali dengan laporan dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sofyan, yang menjelaskan bahwa penyuluhan hukum serentak ini merupakan program rutin yang dilaksanakan sebagai rangkaian perayaan Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kini dikenal sebagai Hari Pengayoman. Sofyan menekankan bahwa tema yang diusung setiap tahun selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman, arah kebijakan, serta kebutuhan organisasi dan negara.
Kepala BPHN, Widodo Eka Tjahjana, dalam sambutannya menegaskan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam upaya mencapai tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat. Widodo menekankan pentingnya kepatuhan hukum, yang tidak hanya harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha, tetapi juga harus dijalankan secara adil oleh penyelenggara pemerintahan, sesuai dengan asas good governance.
Pemerintah, lanjut Widodo, berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui tiga langkah utama: peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum, serta di kalangan masyarakat. Diharapkan, penyuluhan ini mampu menjadi wujud nyata peran serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 79 tahun mengabdi untuk negeri menuju Indonesia Emas 2045.
Setelah pembukaan yang dilakukan secara daring, penyuluhan hukum di Bengkulu dilaksanakan secara luring di tiga lokasi: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, LPKA Kelas II Bengkulu, dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).
Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, narasumber Abdul Hamid, seorang Penyuluh Hukum Madya, dan Direktur Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Bengkulu, Riri Tri Mayasari, memaparkan materi mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan peran perempuan serta anak dalam hukum dan persidangan.
Di LPKA Kelas II Bengkulu, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Dian Lusi, dan Penyuluh Hukum Ahli Madya, Fajri Alamsyah, Sementara itu, di UMB Bengkulu, narasumber Penyuluh hukum ahli madya, Yulian Haidir dan Yulisa Trisna.
Kegiatan penyuluhan ini diikuti peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, ketua RT, ketua RW, biro hukum, dan paralegal yang sebelumnya meraih penghargaan Justice Award. Acara berlangsung lancar dan menarik, dengan pembahasan yang mencakup berbagai topik penting, seperti pelaksanaan hukum di Indonesia, peran perempuan dan anak dalam hukum, pentingnya pengawasan orang tua dan guru dalam mencegah kejahatan, serta pentingnya diversi untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak.
Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan sukses dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sejalan dengan visi Kemenkumham untuk terus mengabdi bagi negeri dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. (Humas/ED-MD.)
