Bengkulu-Dalam rangka adanya perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 di ruangan aula Fatmawati. Senin, (28/06/2021)
Kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Imam Jauhari) dan didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta dihadiri oleh para pejabat Eselon III, IV, JFT, dan JFU Kanwil Kemenkumham Bengkulu, dan 25 peserta yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Bengkulu, Bagian Hukum Kabupaten/ Kota Seprovinsi Bengkulu.
Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan motivasi kepada instansi-instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam berpartisipasi pada kegiatan penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM. Untuk di ketahui bahwa pada tahun 2020 yang lalu, 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Berhasil meraih Predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM dan 2 Kabupaten/Kota meraih Predikat sebagai Kabupaten/Kota Cukup Peduli HAM.
Semoga Tahun 2021 ini semua kendala dan permasalahan yang timbul dalam pemenuhan data dukung pada saat kondisi pandemi ini dapat tetap terlaksana dengan baik sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai capaian dalam memperoleh predikat sebagai Kabupaten/ Kota Peduli HAM dilingkungan Provinsi Bengkulu pada tahun ini, Tentunya hal ini bisa manjadi kebanggaan bagi Pemerintah dan masyarakat Provinsi Bengkulu.Humas
