Bengkulu- Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Sekretariat Jenderal kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, maka Balitbang Hukum dan HAM melakukan pendampingan penilaian indeks reformasi hukum kepada instansi
BENGKULU- Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal Baik Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perlu adanya strategi untuk mengoptimalkan perolehan skor indikator dalam penilaian ITKP, khususnya untuk indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan berupa E-Purchasing melalui katalog, Biro BMN selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melakukan
Bengkulu – Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggelar acara Opini Kebijakan yang dilaksanakan secara luring di aula Soekarno Kanwil Bengkulu dan juga dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom, Senin (27/03/2023). Acara dimulai dengan laporan oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Bengkulu (Hermansyah Siregar) dan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
Bengkulu – Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu (Ganda Samosir) mengunjungi Wakil Bupati Bengkulu Utara (Arie Septia Adinata) dalam rangka koordinasi terkait rencana pendirian Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Kabupaten Kaur, Senin (27/03/2023).
Kedatangan Kadiv Keimigrasian didampingi oleh Kasubbid Penindakan Keimigrasian (Adinda Pramudite), dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan
Kaur - Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian (Ganda Samosir) didampingi oleh Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian (Adinda Pramudite) dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Oliver Sitanggang) beserta staf melaksanakan operasi mandiri pengawasan orang asing di kabupaten Kaur (03/27).
Kegiatan dilaksanakan
