Bengkulu - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Erfan) membuka jalannya rapat presentasi laporan hasil evaluasi hasil survei IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Selasa (24/05). Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Ika Ahyani), Kepala Divisi Administrasi (Johan Manurung), Kepala Perwakilan Ombudsman provinsi Bengkulu (Herdi Puryanto) sebagai narasumber, Kepala UPT dalam kota serta perwakilan dari Biro Hukum Provinsi Bengkulu, Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, Polsek Gading Cempaka operator IPK-IKM UPT Pemasayarakatan dan Imigrasi jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Dalam sambutannya, Kakanwil berharap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik khususnya pada Kanwil Bengkulu dapat meningkat. Untuk itu perlu di evaluasi hasil survei layanan pada divisi dan unit kerja jajaran Kanwil Bengkulu.
Usai sambutan Kakanwil, Kadiv Yankum HAM mengevaluasi hasil survei IPK-IKM perbulan setiap UPT. “Data IPK-IKM sangat penting karena akan digunakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai data awal penentuan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus mendukung kinerja pelayanan publik pada masyarakat” pungkasnya. Data ditarik pada aplikasi 3AS di hari kerja tiap bulannya, harapannya jumlah responden dapat ditingkatkan.
Acara dilanjutkan dengan materi oleh Kaper Ombudsman Provinsi bertajuk “Membangun ASN Berintegritas (IKM & IPK). Sebelumnya beliau mengapresiasi pelaksanaan kegiatan, saat ini yang menilai kinerja Lembaga/kementerian adalah masyarakat, jadi hasil kerja dapat terlihat. “Mari Melayani dengan Hati, Berhati-Hati dan Tidak Sesuka Hati”. (HN/ED-AF).
