Bengkulu - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggelar Rapat Internal Tim Pokja Analisa dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertempat di Ruang Kerja Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Rabu (20/07).
Dalam arahannya Kadiv Yankumham (Ika Ahyani) bahwa kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah merupakan wujud peran Kantor Wilayah dalam melakukan pendampingan serta pembinaan pembentukan produk hukum daerah yang sejatinya merupakan perpanjang tangan dari pusat dalam mewujudkan penataan perundang-undangan Indonesia yang lebih baik lagi.
Untuk itu Kadiv Yankumham berharap melalui analisa dan evaluasi serta diskusi bersama para narasumber yang sangat berkompeten dapat melahirkan rekomendasi terkait perubahan atau revisi yang diperlukan bagi Perda Nomor 2 tahun 2019 tersebut.
Selanjutnya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu (Hendri Donan) dalam sambutannya memberikan apresiasi serta terima kasih kepada Kantor Wilayah yang telah bersedia menggelar Rapat Tim Pokja Analisa dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah guna penataan regulasi di Provinsi Bengkulu.
Adapun Narasumber dalam kegiatan ini yakni Guru Besar Hukum Universitas Bengkulu (Prof. DR. Iskandar, S.H., M.H) dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (DR. JT. Pareke, S.H., M.H) yang dipandu langsung oleh Ketua Pokja (Saipul Asikin). Turut hadir Kepala Bidang Hukum (Fajar Elmi) berserta jajarannya dan para peserta rapat yang terdiri dari unsur JFT Perancang dan Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Dinas Perhubungan dan Sat Pol PP. (RA/ed. AF)
