Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu hari ini mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2023 secara Virtual yang diikuti jajaran Kemenkumham RI seluruh Indonesia termasuk Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang ada dibawahnya, menyaksikan arahan dan sambutan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I
BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. (Rabu, 24/01/24)
Hadir langsung Kepala Kantor Wilayah, Santosa dan diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Achmad Brahmantyo Machmud, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Teguh Wibowo dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andriensjah, pejabat struktural serta seluruh staf pengelola keuangan Kantor Wilayah.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan dalam sambutannya bahwa Komunikasi yang baik dengan BPK RI selaku pemeriksa dalam mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan serta berikan akses data dan dokumen seluas-luasnya kepada tim pemeriksa sehingga pemeriksaan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang akurat dan bermanfaat.
Ada 6 hal yang harus menjadi perhatian bersama menurut Menkumham RI antara lain: Patuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan dan BMN; Laksanakan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan; Lakukan koordinasi aktif dalam hal penyampaian data dan informasi dengan tim pemeriksa BPK RI; Segera tindak lanjuti temuan pemeriksaan BPK RI secara tepat dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan; Optimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian laporan keuangan; dan Perkuat Sistem Pengendalian Intern untuk mencegah ketidaktepatan pengelolaan keuangan dan BMN, serta berulangnya temuan pemeriksaan BPK RI.
“Selamat bekerja kepada tim pemeriksa BPK RI. Semoga proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dapat berjalan denganbaik dan lancar, serta menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif bagi perbaikan dan kemajuan kinerjaKementerian Hukum dan HAM” Tutup Menkumham RI.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam arahannya menyampaikan bahwa arti penting opini WTP: Meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan; Meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder (investor, kreditor, mitra bisnis, lembaga perwakilan, dan masyarakat); Sebagai pertimbangan pemberian insentif dan remunerasi; dan Merupakan cerminan atas tata kelola keuangan yang baik.
Proses entry meeting ini berangkat dari diberikannya anggaran setiap tahun, pelaporannya juga setiap tahun sehingga pemeriksaan nya pun dilaksanakan setiap tahun, Kemenkumham RI kembali dapat mempertahankan opin WTP nya untuk Laporan Keuangan. (RA/ed. MD)
