Bengkulu - Sebagai wujud dukungan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pembentukan perundang-undangan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu dalam hal ini diwakili Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Nelly Sinarti) beserta Kabid Hukum (Pajar Elmi), Kasubbid FPPHD (Medianto) dan JFT Perancang Perundang-Undangan, Analis Hukum mengikuti Launching Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara virtual via aplikasi Zoom, Jumat (28/10/2022).
Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly). Beliau berharap agar aplikasi yang telah dibangun ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa dan citra Pemerintahan Berkelas Dunia.
Ditjen Peraturan Perundang-Undangan telah meyiapkan pelayanan berbasis digital, yakni e-partisipasi yang dapat digunakan untuk menyerap partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian e-pengundangan agar proses permohonan pengundangan dapat dilakukan secara online dan e-litigasi sebagai layanan yang mengelola informasi seputar persidangan di Mahkamah Konstitusi, keempat Helpdesk Perancangan Perundang-Undangan yang berbasis website yang menampilkan informasi seputar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hingga yang kelima, layanan podcast Opera (Obrolan Perancang) yang menyajikan informasi terkait penyusunan Perundang-Undangan substansi Hukum, Sosial dan Ekonomi.
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dhahana Putra) melaporkan digitalisasi ini akan digunakan sebagai inovasi yang menjawab kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (HUMAS/Ed.BD)
