Bengkulu – Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu mengikuti dengan antusias Rapat Koordinasi Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selama dua hari berturut-turut, tanggal 28 hingga 29 Februari 2024. Acara ini diadakan dengan tema "Pembinaan Hukum Nasional untuk Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Menuju Kementerian Hukum dan HAM yang Lebih Berkualitas dan Berintegritas".
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu (Santosa), Kepala Divisi Administrasi (Achmad Brahmantyo Machmud), dan Kepala Divisi Keimigrasian (Ramdhani) secara virtual dari Ruang Soekarno Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Selain itu juga hadir secara langsung di Aula Lt.IV BPHN Jakarta, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Andrieansjah), Kepala Bidang Hukum (Pajar Elmi), serta Kasubid FPPHD (Oliver Sitanggang), Kasubbid Luhbankum JDIH (Yatna), Koordinator JF Penyuluh Hukum (Abdul Hamid), Perwakilan JF Analis Hukum (Adi Haryanto) dan Pengelola Bantuan Hukum (Minarni).
Agenda pada hari pertama, Rabu, 28 Februari 2024, dimulai dengan acara sosialisasi pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum. Salah satu pembahasan utama dalam sosialisasi tersebut adalah perubahan yang terjadi atas disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Setelah sosialisasi, peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD) mengenai kemitraan jabatan funsgional, inovasi dan penghargaan, kompetensi jabatan fungsional, serta kelembagaan.
Pada hari kedua, Kamis, 29 Februari 2024, kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapannya agar pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dapat diorganisasi lebih baik, dengan membaginya menjadi dua divisi, yaitu Divisi Pembentukan Hukum dan HAM serta Divisi Pelayanan Hukum. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan dampak kinerja Kementerian Hukum dan HAM dari segi output dan outcome.
Prof. Widodo juga menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun RUU Pembinaan Hukum Nasional (PHN) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Kepatuhan Hukum, yang bertujuan untuk membangun sistem yang solid dalam pembinaan hukum di Indonesia, termasuk pengawasan kepatuhan hukum di masyarakat (Humas/Ed-Md).
