BENGKULU - Bertempat di Aula Rafflesia Kanwil Kemenlumkumham Bengkulu, Jajaran pegawai di lingkungan Kemenkumham Bengkulu mengikuti kegiatan seminar nasional dengan tema Penguatan Pengelolaan Perbatasan Dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan, Selasa (18/1/2022). Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah (Imam Jauhari), Kepala Divisi Administrasi (Johan Manurung), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Ika Yusanti), Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu (Murdo Danang Laksono), Pejabat struktural Kanwil Kemenkumham dan Kanim, JFT Penyuluh hukum dan staff.
Kegiatan seminar ini diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Plt Dirjen Imigrasi (Widodo Ekatjahjana) yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber atas pencerahan, ilmu pengetahuan dan sumbangsih pemikiran terhadap pengelolaan perbatasan secara kolaboratif, dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi yang ke-72.
Selanjutnya Menkumham RI (Yasonna Laoly) dalam sambutannya menjelaskan bahwa saat ini kita dihadapkan pada kondisi bahwa berbagai bentuk ancaman yang tidak kasat mata dan tidak teratur seperti ancaman wabah penyakit, ancaman terorisme, ancaman migrasi ireguler, kejahatan siber, kejahatan narkoba mengakibatkan hampir tidak ada negara bangsa yang mampu untuk menanggulanginya secara unilateral dan sektoral. Salah satu komponen utama yang menjadi perhatian negara dan bangsa dalam menjaga kedaulatannya adalah dengan melakukan penguatan pengelolaan perbatasan (Border Management).
Konsep “integrasi” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berbeda memerlukan teknik dan strategi untuk membangun konsep kolaborasi dan terkait konsep Integrated Border Control Management (IBCM), kita dapat memilih model kelembagaan yang kolaboratif dalam mengelola perbatasan sesuai dengan karakteristik perbatasan di Indonesia secara transparan dan akutabel.” Pesannya.
Setelah sambutan oleh Menkumham acara dilanjutkan dengan seminar dengan 6 sesi pembicara, dan diharapkan melalui seminar ini dapat dihasilkan ide dan pemikiran untuk menyempurnakan kebijakan prosedur pengawasan guna meningkatkan layanan keimigrasian. (DH/Ed-AF.)
