BENGKULU- Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-PB.02.01-4046 tentang Penyusunan RUP Pra DIPA Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Oktober 2022 dan Nomor : SEK.4-PB.02.01-4046 tentang Pengadaan Pra DIPA Tahun Anggaran 2023 tanggal 01 November 2022, Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Bengkulu melakukan rapat lanjutan terkait Pengadaan Pra DIPA Tahun Anggaran 2023, Rabu (02/11/2022).
Bertempat di ruang kerja Kepala Divisi Administrasi , Kadivmin (Johan Manurung) selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah bersama tim UKPBJ membahas beberapa hal penting diantaranya Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis yang terdapat pengadaan Pra DIPA Tahun Anggaran 2023 melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
1) menginstruksikan para PPK untuk segera melakukan identifikasi dan pemaketan RUP untuk pengadaan Pra DIPA pada aplikasi SiRUP dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan RUP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor SEK.4-PB.02.01-4046 tanggal 31 Oktober 2022 hal Penyusunan RUP Pra DIPA Tahun Anggaran 2023 selambat-lambatnya tanggal 2 November 2022 pukul 10:00 WIB;
2) KPA mengumumkan RUP Pra DIPA melalui aplikasi SiRUP selambat-lambatnya tanggal 2 November 2022 pukul 15:00 WIB;
3) mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan Pra DIPA kepada Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM melalui laman sipastiku.kemenkumham.go.id selambat-lambatnya tanggal 6 November, dengan mengunggah dokumen berupa:
a) surat permohonan pelaksanaan pengadaan Pra DIPA kepada Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh PPK dengan mengetahui:
(1) Sekretaris Unit Utama, untuk pengadaan pada Unit Utama;
(2) Kepala Divisi Administrasi, untuk pengadaan pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis;
b) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) Dokumen penganggaran (pagu alokasi);
e) Bukti pengumuman pada aplikasi SiRUP;
f) Rancangan Kontrak.
Dalam rapat ini beliau juga membahas agar setelah pengadaan pra DIPA selesai dilaksanakan, perlu dilakukan revisi RUP dengan menonaktifkan opsi Pra DIPA dan menginput kode MAK, yang sebelumnya telah dilakukan integrasi Aplikasi SAKTI dengan Aplikasi SiRUP.
Sebelum mengakhiri rapatnya Kadivmin juga mengingatkan tim UKPBJ agar mengikuti penguatan/arahan Sekretaris Jenderal secara hybrid terkait pelaksanaan pengadaan Pra DIPA pada tanggal 10 November 2022 pukul 09:00 WIB. (YRs/ED.AF)
