Bengkulu - Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu kembali menyambangi Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H. untuk jalin kerjasama pengelolaan dan percepatan JDIH Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, (Rabu, 19/07/2022). Rangkaian kegiatan ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Bengkulu dengan Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H Nomor : W.8.KI.09.01-37 dan Nomor: F-2/I/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan Rektor Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H dan menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dimana Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi termasuk anggota JDIHN diharapkan dapat menjamin terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.
Pada kunjungan kali ini, Tim Kanwil Kemenkumham Bengkulu diwakili oleh Kasubbid Luhbankum dan JDIH (Yatna) dan Tim disambut langsung oleh Rektor Universitas Prof.Dr.Hazairian, S.H (Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si) yang didampingi oleh Pengelola Perpustakaan dan Tenaga IT Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H sebagai tindaklanjut permohonan Universitas ke BPHN sebelumnya atas aplikasi ILDIS di tahun 2019 dan akan dilakukan koordinasi kembali kepada BPHN untuk mengirimkan kembali link download aplikasi ILDIS untuk dapat segera dilakukan hosting aplikasi pada server Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H. pada bulan ini.
Rektor Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H mendukung pengintegrasian JDIH ini mengingat Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi universitas merupakan sarana penyebarluasan pemikiran-pemikiran dan kajian-kajian di bidang hukum dari Civitas Akademika kepada masyarakat luas (YANKUM/HN.Ed-AF).
