BENGKULU - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu mengikuti kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2020 secara virtual di Aula Rafflesia Kantor Wilayah, Senin (28/06/2021). Kegiatan ini dihadiri oleh Pimti Pratama, Para Pejabat Eselon III, Para Kepala UPT, serta Pengelola Keuangan dan Bendahara Kantor Wilayah.
Dalam sambutannya Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI (Hendra Susanto) menyampaikan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). ”Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait.”
Perkembangan opini Kementerian Hukum dan HAM RI dari tahun 2015 hingga 2019 selalu mendapakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Hukum dan HAM RI tetap berhasil mempertahankan WTP.
Dalam pidatonya Menteri Hukum dan HAM RI (Yasona H Laoly) menyampaikan ucapkan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020.
”Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK RI dengan Kementerian Hukum dan HAM sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan” ungkap Yasona akhiri pidatonya (HUMAS)
