Bengkulu - Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM), secara substansif merupakan pengejawantahan dari program dukungan manajemen Kementerian Hukum dan HAM, yang pada tatanan Unit Eselon I diemban oleh Balitbang Hukum dan HAM selaku pengampu tugas penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan HAM, dimana pada tingkat wilayah sebagian tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, khusunya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Diadakannya rapat persentase draft laporan IPK-IKM yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kurniaman Telaumbanua)ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik di Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis. KadivyankumHAM menekankan kepada seluruh tim agar selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan yang datang mengunjungi unit kerja masing-masing. HUMAS
