Sinergikan Komitmen Bersama Kanwil Kemenkumham Bengkulu Lakukan Rapat Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

WhatsApp Image 2019 02 25 at 15.46.31

Bengkulu- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mengadakan Rapat Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Untuk Wujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bengkulu, Senin (25/02/2019).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Ilham Djaya) Didampingi Oleh Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Adapun Peserta Rapat yakni Pejabat Eselon III dan IV, Kepala UPT, JFT dan JFU di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu serta OB dan Security Kanwil Kemenkumham Bengkulu.

Adapun agenda rapat yang dibicarakan adalah sosialisasi tim kerja serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Tim. Pembangunan Zona Integritas meliputi beberapa bidang proses, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kakanwil (Ilham Djaya) menekankan dan berharap dengan Rapat yang dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Pegawai yang termasuk dalam Tim Kerja untuk mempelajari dengan baik terkait program kerja dan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan serta membawa dampak menuju ke arah yang lebih baik sesuai pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Selanjutnya di akhir paparannya Kakanwil (Ilham Djaya) menyampaikan “Harus ada Komitmen Bersama untuk menuju Zona Integritas WBK/WBBM mulai dari Pimpinan sampai dengan ke level bawahan. Satuan kerja yang akan diusulkan menjadi satuan kerja dengan predikat WBK/WBBM, harus melewati suatu proses yang berkesinambungan dan harus memenuhi Komponen Pengungkit mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik serta juga Komponen Hasil.” (HUMAS)


Cetak   E-mail