REJANG LEBONG - Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan hukum di Kabupaten Rejang Lebong Kanwil Kemenkumham Bengkulu melalui Divisi Pelayanan Hukum melakukan koordinasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong, Jumat (2/2/2024). Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Andrieansjah) didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Suriyanti) , Kepala Bidang HAM (Nelly Sinarti), Kepala Subbidang Pelayanan KI (Tosimun) dan tim. Kedatangan tim ditemui langsung oleh Kepala Dinas (Ibu Upik Zumrotul Aini). Dalam kesempatan ini Kadivyankumham memberikan informasi terkait jumlah permohonan merek yang berasal dari Kab. Rejang Lebong di tahun 2023 sebanyak 28 pendaftaran. Hal ini mengingat banyaknya potensi KI salah satunya merek dari Kab. Rejang Lebong yang belum didaftarkan ke pangkalan data DJKI.
Kanwil kemenkumham Bengkulu mengharapkan dukungan dari Dinas Perindag Kab. Rejang Lebong untuk mendorong pendaftaran merek dan merek kolektif serta Indikasi Geografis dari produk UMKM binaannya.Lebih lanjut, Kanwil Kemenkumham Bengkulu mendorong sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Perindag dalam pendaftaran KI. Melalui surat rekomendasi untuk pelaku UMKM dari Dinas Disperindag maka akan dikenakan biaya pendaftaran Merek Rp 500.000 lebih kecil dari biaya pendaftaran normalnya sebesar Rp1.800.000. Kanwil Kemenkumham siap bekerja sama dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran merek. Selain itu dijelaskan juga terkait dengan layanan pendaftaran perseroan perorangan dan manfaatnya bagi UMK.
Kepala Disperindag menyampaikan potensi Indikasi Geografis dari Kabupaten Rejang Lebong yang dapat didaftarkan adalah Batik Kaganga dan Gula Aren Rejang Lebong, dan akan mendorong proses pendaftaran potensi IG tersebut ke DJKI melalui Kanwil Kemenkumham Bengkulu. (HUMAS/ED-MD.)
