Sekilas Kantor Wilayah

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ......................................... adalah Provinsi ................................. yang mencakup diantaranya meliputi ....... Kabupaten dan ....... Kota, antara lain:

1. Kabupaten .....................
2. Kabupaten .....................
3. Kabupaten .....................
4. Kabupaten .....................
5. Kabupaten .....................
6. Kabupaten .....................
7. Kota .....................

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM .............................................. membawahi .............. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari ........... UPT Pemasyarakatan dan ....... UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi ..............................., yakni :

1. Kantor Imigrasi Kelas ....................................
2. Kantor Imigrasi Kelas ...................................
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas ...................................
4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ...................................
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas ...................................
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas ...................................
7. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas ...................................
8. Rumah Tahanan Negara Kelas ...................................
9. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas ...................................
10. Balai Pemasyarakatan Kelas ...................................
11. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas ...................................