Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Dorong Penguatan Industri Fashion dan Tekstil : Kanwil Kemenkumham Bengkulu Hadiri Pelantikan pengurus Persatuan Penjahit Wanita Bengkulu (PPWB)

 

ppwp.jpg

Bengkulu – Upaya mengembangkan industri kreatif di Provinsi Bengkulu mendapat dorongan baru dengan dikukuhkannya pengurus Persatuan Penjahit Wanita Bengkulu (PPWB) oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, pada Senin (16/9) malam di Balai Raya Semarak. Acara ini menjadi momen penting bagi penguatan sektor fashion dan tekstil di daerah tersebut, dengan harapan menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi para pelaku industri lokal, khususnya perempuan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Santosa), yang diwakili oleh Kepala Bidang Yantah Watkeshab Lola Basan Baran dan Keamanan, (Mahrus)turut hadir dalam acara tersebut. Selain itu, pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua PPWB Ratna Dewi, pimpinan Forkopimda, serta perwakilan berbagai instansi terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin Mersyah menekankan pentingnya PPWB sebagai motor penggerak untuk memajukan industri kreatif di Bengkulu. Ia berharap organisasi ini tidak hanya memperkuat posisi Bengkulu di sektor fashion, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan perempuan melalui keterampilan menjahit yang berpotensi mendongkrak perekonomian lokal.

“PPWB adalah cerminan semangat perempuan Bengkulu dalam berinovasi dan berkreasi. Saya berharap organisasi ini dapat membawa dampak signifikan, bukan hanya bagi industri fashion, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja baru,” ungkap Gubernur.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur Bengkulu menyerahkan secara simbolis mesin jahit dan mesin obras kepada pengurus baru PPWB. Ini merupakan langkah awal dalam memperkuat fasilitas dan kapasitas anggota PPWB untuk berproduksi lebih optimal.

Ketua PPWB, Ratna Dewi, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari pemerintah dan berharap PPWB dapat berkembang menjadi organisasi yang berdampak besar bagi kemajuan Bengkulu. "Kami berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dan kreativitas di sektor fashion dan tekstil, demi kemajuan provinsi ini," ujarnya.

Acara pengukuhan ditutup dengan penyanyian lagu "Bagimu Negeri" dan sesi foto bersama, menandai semangat kebersamaan dalam memajukan industri kreatif di Bengkulu. Dampak Positif untuk  Provinsi Bengkulu  dalam Pelantikan pengurus PPWB ini diharapkan menjadi titik awal untuk menjadikan Bengkulu sebagai pusat kreativitas baru di sektor fashion dan tekstil. Dengan sinergi antara pemerintah dan para pelaku industri, diharapkan tercipta lebih banyak peluang usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan yang terlibat dalam sektor ini.(Humas/M.D.E.D)

WhatsApp_Image_2024-09-17_at_05.32.23_1.jpegWhatsApp_Image_2024-09-17_at_05.32.10.jpegWhatsApp_Image_2024-09-17_at_05.32.28.jpegWhatsApp_Image_2024-09-17_at_05.32.26_1.jpegWhatsApp_Image_2024-09-17_at_05.32.24.jpeg

logo besar kuning
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI BENGKULU
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Pangeran Natadirja No.KM. 7, Jl. Gedang, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225
PikPng.com phone icon png 604605   +685133444450
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI BENGKULU


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Pangeran Natadirja No.KM. 7, Jl. Gedang, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225
PikPng.com phone icon png 604605   085133444450
PikPng.com email png 581646   kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI