Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu sukses menggelar Diskusi Strategis Kebijakan Tahun 2024 pada 23 Oktober 2024. Diskusi ini mengangkat tema "Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris". Kegiatan ini menjadi forum penting yang dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham dari seluruh Indonesia, para Majelis Pengawas Notaris, akademisi, dan mahasiswa.
Acara dimulai dengan laporan dari Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, yang menyampaikan pentingnya diskusi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola notaris di Indonesia. Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Hukum dan HAM), yang diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian Hukum dan HAM Badan Strategis Kebijakan Kemenkumham, Jamaruli Manihuruk, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi jalannya diskusi.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama yang menyampaikan materi yang relevan dan mendalam. Narasumber pertama, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Zabidin, memaparkan analisis implementasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 terkait susunan organisasi, tata kerja, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pengawas Notaris.
Kemudian, Direktur Perdata Ditjen AHU, C. Kristomo, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Pengawas Notaris, yang menjadi poin penting dalam menjaga profesionalisme institusi notaris. Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Candra Irawan, yang membahas analisis akademis terkait penerapan Permenkumham tersebut di lapangan.
Diskusi yang interaktif pun terjadi dalam sesi tanya jawab, di mana para peserta aktif berdialog dengan para narasumber, mengajukan pertanyaan, serta memberikan pandangan terkait tantangan implementasi kebijakan ini.
Kegiatan ini diakhiri dengan closing statement dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle, yang menegaskan pentingnya sinergi antar-pihak dalam upaya memastikan pelaksanaan Permenkumham berjalan sesuai harapan. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan notaris di Indonesia. (Humas/e.d-m.d)
