Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi Usulan Rencana Aksi di lingkungan Ditjen Imigrasi Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Rabu (20/11/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, bersama Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung. Kegiatan yang diawali dengan seminar bersama kemarin dilanjutkan dengan pemaparan usulan rencana aksi dari berbagai direktorat di lingkungan Ditjen Imigrasi antara lain Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, Direktorat Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian,Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, dan Kesekretariatan Ditjen Imigrasi. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah strategis dalam pelaksanaan program kerja mengenai keimigrasian di tahun mendatang.
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, yang diwakili oleh Direktur Chicco Ahmad Muttaqin, memaparkan lima rencana aksi utama, antara lain optimalisasi autogate di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara, pengembangan aplikasi pengaduan berbasis Artificial Intelligence (AI), serta penguatan Security and Network Operation Center.
Sementara itu, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Agato PP Simamora, menjelaskan rencana aksi seperti digitalisasi layanan perubahan status keimigrasian, integrasi sistem layanan keimigrasian dan kewarganegaraan, serta sosialisasi kebijakan Golden Visa.
Kesekretariatan Ditjen Imigrasi juga memaparkan rencana pengembangan sistem informasi SDM dan publikasi program keimigrasian di media nasional.
Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program keimigrasian. Rapat ini juga mendukung komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara, selaras dengan semboyan "Bhumi Pura Wira Wibawa," yang berarti penjaga gerbang negara yang berwibawa. Rapat ini diharapkan dapat menciptakan langkah yang lebih solid dalam mendukung pelayanan publik yang transparan, inovatif, dan efisien. (Humas/ED-MD.)
