Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi Usulan Rencana Aksi di lingkungan Ditjen Imigrasi Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Rabu (20/11/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, bersama Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung. Kegiatan yang diawali dengan seminar bersama kemarin dilanjutkan dengan pemaparan usulan rencana aksi dari berbagai direktorat di lingkungan Ditjen Imigrasi antara lain Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, Direktorat Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian,Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, dan Kesekretariatan Ditjen Imigrasi. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah strategis dalam pelaksanaan program kerja mengenai keimigrasian di tahun mendatang.

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, yang diwakili oleh Direktur Chicco Ahmad Muttaqin, memaparkan lima rencana aksi utama, antara lain optimalisasi autogate di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara, pengembangan aplikasi pengaduan berbasis Artificial Intelligence (AI), serta penguatan Security and Network Operation Center.

Sementara itu, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Agato PP Simamora, menjelaskan rencana aksi seperti digitalisasi layanan perubahan status keimigrasian, integrasi sistem layanan keimigrasian dan kewarganegaraan, serta sosialisasi kebijakan Golden Visa.

Kesekretariatan Ditjen Imigrasi juga memaparkan rencana pengembangan sistem informasi SDM dan publikasi program keimigrasian di media nasional.

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program keimigrasian. Rapat ini juga mendukung komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara, selaras dengan semboyan "Bhumi Pura Wira Wibawa," yang berarti penjaga gerbang negara yang berwibawa. Rapat ini diharapkan dapat menciptakan langkah yang lebih solid dalam mendukung pelayanan publik yang transparan, inovatif, dan efisien. (Humas/ED-MD.)

Bengkulu, 20 November 2024 – Hari pertama Sebanyak 109 peserta yang lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjalani serangkaian tes ketat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu.

Rangkaian tes meliputi pemeriksaan kesehatan, dan pengamatan fisik, dengan pengawasan ketat dari pejabat Kemenkumham Bengkulu . Proses seleksi ini melibatkan berbagai elemen profesional, termasuk dokter dan perawat dari Rumah Sakit Bhayangkara. Para peserta menjalani pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, hingga tes khusus seperti pemeriksaan TBC, HIV, tato, dan rectal toucher.

Kadivmin Kemenkumham Bengkulu, Machyudhie, yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia, langsung memantau jalannya seleksi bersama tim. Turut hadir dalam pengawasan, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Keamanan, Mahrus, yang berperan sebagai Koordinator Pengawasan dan Pengamanan; Christa Sthephanie Nicolist, T., Kepala sub bagian Wai ,TU,RT, Sebagai Sub Koordinator sekretriat.,serta Medianto, Kepala Sub Bagian Humas dan Teknologi Informasi.

Dalam sambutannya, Machyudhie mengingatkan para peserta untuk memberikan usaha terbaik dalam setiap tahap seleksi. “Ikuti proses seleksi dengan baik, karena ini adalah kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik kalian,” pesan Machyudhie.

Mahrus turut memberikan motivasi kepada peserta, seraya mengapresiasi usaha mereka hingga mencapai tahap ini. “Peserta yang hadir di sini adalah individu-individu terbaik. Kami berharap kalian dapat menjaga semangat, kesehatan, dan integritas selama proses seleksi berlangsung,” ujarnya.

Seleksi ini menjadi bagian penting dalam rekrutmen CPNS Kemenkumham, yang bertujuan memilih individu kompeten untuk mendukung pelayanan publik di sektor hukum dan HAM. Bagi peserta yang lolos nantinya, diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan negara.

Proses seleksi berlangsung lancar, mencerminkan komitmen Kemenkumham dalam menjaga transparansi dan profesionalisme. Bagi para peserta, tahap ini bukan hanya ujian fisik dan mental, tetapi juga pembuktian atas tekad dan dedikasi mereka untuk menjadi abdi negara yang andal.(humas)

Bengkulu – Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berlangsung di Hotel Nala Sea Side, Kota Bengkulu, dengan menghadirkan tes psikotes yang terbagi dalam empat sesi, Rabu (20/11/2024).

Acara ini dipantau langsung oleh jajaran pejabat Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kepala Divisi Administasi (Kadivmin), Machyudhie selaku Ketua Panitia, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas), Teguh Wibowo selaku Koordinator SKD, Kepala Bagian Umum (Kabagum) selaku Sekretaris Panitia Daerah, Rahmat Huda, Kepala Program dan Humas Selaku Sub Koordinator Pengawasan dan Keamanan, Tri Purnomo serta Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Sholeh Ridlwan bersama tim.

Dalam arahannya, Kadivmin menekankan pentingnya kepercayaan diri dan ketenangan dalam mengerjakan soal. “Psikotes bukan tentang benar atau salah, melainkan mencerminkan kepribadian diri,” ujarnya. Ia juga mengingatkan peserta untuk membaca dan memahami petunjuk pengerjaan soal secara seksama demi hasil yang optimal.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas), Teguh Wibowo, menyampaikan bahwa para peserta yang lolos hingga tahap ini merupakan individu terbaik. "Jadilah diri sendiri. Menyontek hanya akan merugikan diri Anda, karena tujuan tes ini adalah menggambarkan kepribadian masing-masing," tegasnya.

Tak kalah penting, Kepala Bagian Umum (Kabagum), Rahmat Huda, menegaskan bahwa seluruh rangkaian SKB ini tidak dipungut biaya. Ia mengimbau peserta untuk berhati-hati terhadap calo yang menawarkan janji-janji palsu. "Jangan percaya kepada calo atau pihak yang menawarkan kelulusan dengan biaya tertentu. Kerjakan soal dengan serius, jujur, dan tanpa kecurangan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diawasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Sholeh Ridlwan, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip transparansi dan bebas dari pungutan liar. Dengan kehadiran berbagai pihak yang berkomitmen menjunjung integritas, seleksi ini diharapkan mampu menghasilkan CPNS berkualitas yang siap berkontribusi dalam pelayanan publik. Peserta pun diingatkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kejujuran dan kemandirian. (HUMAS)

*Bengkulu* – Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam penanganan penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan HIV, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu pada Selasa (19/11/2024).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perwakilan lintas sektor yang terlibat dalam isu kesehatan. Kanwil Kemenkumham Bengkulu diwakili oleh Kasubbid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Rehabilitasi, Siska Noventri, yang turut menggantikan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Teguh Wibowo.

Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Moh. Rhedwan Arief, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi masalah penyakit menular, khususnya di lingkungan yang berisiko tinggi seperti lembaga pemasyarakatan.

“Lapas, rutan, dan LPKA memiliki potensi tinggi untuk penyebaran penyakit menular. Kehadiran Kemenkumham sangat penting untuk mendukung pencegahan, edukasi, pengendalian, dan penanganan penyakit menular di UPT Pemasyarakatan,” ujar Rhedwan Arief dalam sambutannya.

Dalam forum ini, BPJS Kesehatan yang diwakili oleh dr. Ikhsan Kurniawan memaparkan mekanisme pembiayaan layanan kesehatan untuk penyakit menular. Negara, melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS, telah menjalin kerja sama dengan Global Fund Tuberkulosis untuk mendukung layanan kesehatan seperti pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler), pengemasan dan pengiriman spesimen, hingga pengujian laboratorium. Fasilitas kesehatan dapat mengklaim pembiayaan melalui mekanisme reimbursement yang telah tersedia.

Kanwil Kemenkumham Bengkulu menyampaikan bahwa seluruh lapas, rutan, dan LPKA di Bengkulu telah memiliki klinik berizin pratama yang mampu memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung program penanganan penyakit menular di tingkat nasional.

Kegiatan yang berlangsung dengan lancar ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas program penanganan penyakit menular di Bengkulu, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Kasubbid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Rehabilitasi, Siska Noventri, menyatakan bahwa hasil dari kegiatan ini akan dilaporkan kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.(HUMAS)

Jakarta – Masih dalam rangkaian kegiatan seminar, Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menjadi pembicara dalam sesi ketiga Seminar Bersama Imigrasi dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang berlangsung pada Selasa, (19/11/2024). Seminar ini mengangkat tema "Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas" dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tahun 2025.

Dalam paparannya, Prof. Edward atau yang akrab disapa Prof. Eddy, membahas secara mendalam topik tindak pidana keimigrasian. Ia memaparkan karakteristik tindak pidana keimigrasian yang meliputi hukum pidana khusus eksternal, hukum administrasi yang diberi sanksi pidana, sifat ultimum remidium, hingga tindakan administrasi sebagai pengganti sanksi pidana.

“Penanganan tindak pidana keimigrasian perlu disesuaikan dengan paradigma baru dalam hukum pidana,” ujar Prof. Eddy. Ia menekankan bahwa saat ini terjadi perubahan paradigma dari keadilan retributive menuju keadilan korektif, rehabilitative, dan restorative. Menurutnya, paradigma baru ini lebih relevan dengan tantangan global dalam penanganan keimigrasian yang dinamis dan kompleks.

Konsekuensi perubahan paradigma hukum pidana sangat berpengaruh kepada penegakkan dan penanganan suatu perkara pidana termasuk pula perkara-perkara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus bahkan yang memiliki sifat dan karakter sebagai extra ordinary crime

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, yang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Victor Manurung. Kehadiran mereka menjadi wujud nyata dukungan terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan strategis keimigrasian.

Selain sesi pemaparan, seminar ini juga diwarnai dengan diskusi dan tanya jawab interaktif, di mana para peserta dapat langsung berdialog dengan Prof. Eddy dan narasumber lainnya. Berbagai isu terkini tentang hukum keimigrasian turut dibahas, termasuk strategi menghadapi pelanggaran administrasi dan kriminalitas lintas negara.

Melalui seminar ini, Direktorat Jenderal Imigrasi bersama dengan pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat sistem keimigrasian sebagai bagian dari visi menyongsong Indonesia Emas 2045. (Humas/ED-MD.)

Bengkulu, 18 November 2024 malam – Suasana Balai Raya Semarak Bengkulu dipenuhi kemeriahan pada malam syukuran peringatan Hari Ulang Tahun Ke-56. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah penampilan Kadiv Administrasi (Machyudhie) mewakili Kepala Kantor Wilayah (Santosa), yang turut meramaikan acara dengan mengenakan Batik Pesona Batik Besurek Selayang Pandang Kepahiang, sebuah karya tangan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
Batik Besurek Selayang Pandang Kepahiang yang dikenakan oleh Machyudhie berhasil mencuri perhatian para tamu undangan dengan motifnya yang elegan dan sarat akan makna kedaerahan. Karya seni motif batik ini muncul ketika melakukan perjalanan ke Kabupaten Kepahiang dimana disana terdapat motif buah kopi banyak ditemukan di sepanjang jalan Kepahiang, serta terdapat juga bunga rafflesia arnoldi bunga kebanggaan Bengkulu yang sedang mekar nan indah, yang bisa kita lihat di daerah Kepahiang tepatnya tebat monok.

Dalam sambutannya, Plt.Gubernur Bengkulu, Rosjonsah mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam memeriahkan HUT Ke-56 Provinsi Bengkulu ini.

Kehadiran Kemenkumham Bengkulu dalam malam syukuran ini mencerminkan komitmen lembaganya untuk terus berperan aktif dalam turut memajukan daerah. Acara tersebut tidak hanya menjadi momen ulang tahun provinsi tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Malam syukuran dan ramah tamah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-56 Provinsi Bengkulu

Jakarta – Usai dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto Rangkaian Seminar Nasional Keimigrasian Bersama Universitas Pertahanan RI berlanjut pada pembicara sesi pertama dan sesi kedua, Selasa 19 November 2024. Turut hadir dalam seminar ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Victor Manurung.

Sesi pertama seminar menghadirkan Ketua Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM), Bambang Widodo, sebagai pembicara utama. Bambang membawakan tema “Dialektika Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas”, yang menyoroti pentingnya peran imigrasi dalam mendukung transformasi nasional.

Menurut Bambang, perubahan cara pandang terhadap kebijakan keimigrasian menjadi hal krusial dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. "Keimigrasian tidak lagi hanya sebatas administrasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional," ungkap Bambang dalam paparannya.

Sesi kedua diisi oleh Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI, Mayjen Pujo Widodo, dengan tema “Peran Imigrasi dalam Keamanan Nasional guna Mendukung Ketahanan Nasional Negara”. Dalam paparannya, Mayjen Pujo menekankan pentingnya keimigrasian dalam konteks menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional.

"Imigrasi memiliki fungsi strategis dalam menghadapi ancaman lintas negara, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan kolaborasi antarinstansi menjadi sangat penting," ujar Mayjen Pujo.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang terus meningkatkan pengawasan lalu lintas orang, termasuk melalui modernisasi teknologi keimigrasian. "Ketahanan nasional harus menjadi prioritas, dan imigrasi adalah salah satu garda terdepan dalam mendukung stabilitas negara," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Santosa, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan seminar yang menghadirkan berbagai perspektif strategis. Menurutnya, diskusi yang dilakukan mampu memberikan pandangan baru yang relevan untuk pengembangan kebijakan keimigrasian.

Seminar Nasional Keimigrasian ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan global. Kolaborasi antara pemerintah dan institusi akademik, seperti Universitas Pertahanan RI, diharapkan dapat memperkuat sistem keimigrasian yang modern dan adaptif.

Acara ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan peran keimigrasian dalam berbagai aspek, termasuk keamanan, ekonomi, dan diplomasi. (Humas/ED-MD.)

BENGKULU - Kanwil Kemenkumham Bengkulu mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Audit Transisi Kemeterian Hukum dan HAM secara virtual bertempat di Aula Fatmawati Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Selasa (19/11/2024). Turut mengikuti kegiatan, Kepala Kantor Wilayah (Santosa) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Machyudhie) didampingi oleh Kepala Bagian Umum (Rahmat Huda), Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT (Christa Sthephanie Nicholist) beserta JFU dan JFT pada Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah.

Kegiatan dibuka dengan arahan dari Inspektur Jenderal (Reinhard Silitonga) dimana Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penilaian kepatuhan, peningkatan efisiensi, pengelolaan risiko, dukungan akuntabilitas, peningkatan kinerja serta penjaminan stabilitas selama masa transisi. Adapun beberapa aspek yang menjadi program kerja audit diantaranya adalah di bidang sumber daya manusia, aset, BMN, pengadaan barang/jasa dan bidang keuangan.

Dari kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa informasi dari hasil pengawasan yang dilakukan dan akan disampaikan kepada Menteri pada tanggal 21 sampai dengan 29 Desember mendatang sehingga dapat menjadi dasar dalam melahirkan rekomendasi hasil audit. Kemudian, sejalan dengan masa transisi Kementerian, diharapkan seluruh jajaran dapat terus semangat, meningkatkan etos kerja dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Melanjutkan kegiatan, disampaikan arahan oleh Sekretaris Jenderal (Nico Afinta) dimana beliau menekankan langkah-langkah yang diperlukan selama masa transisi Kementerian diantaranya adalah dengan melaksanakan rekomendari dari KemenpanRB untuk segera melaksanakan audit agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.

Menutup kegiatan, selanjutnya disampaikan paparan oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakkan Hukum BPKP dimana beliau menghimbau agar dalam pelaksanaan audit dapat mengedepankan tujuan utama yaitu stabilitas menuju pemecahan Kementerian, dampak positif dari restrukturisasi, terjaganya akuntabilitas, terkelolanya risiko dengan baik serta terjaganya ketaatan dan efisiensi. (Humas. Ed-MD).

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu menghadiri Seminar Bersama Imigrasi - Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang mengusung tema “Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas”. Seminar tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025.

Kegiatan berlangsung pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel JS Luwansa dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Santosa didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Victor Manurung.

Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, yang menjelaskan pentingnya seminar ini sebagai sarana brainstorming dan tukar pikiran guna memperluas wawasan strategis dalam tugas-tugas keimigrasian. Menurut Sandi, kegiatan ini bertujuan memperkuat cara pandang strategis, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Rektor Universitas Pertahanan RI, Jonni Mahroza, dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam membangun keimigrasian yang lebih baik. “Seminar ini adalah langkah nyata untuk bertukar gagasan demi kemajuan imigrasi. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung kemajuan akademik, tetapi juga menjadi kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa,” ujarnya.

Dalam keynote speech-nya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan peran strategis imigrasi dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Menurut Agus, imigrasi memiliki tanggung jawab mendukung sasaran utama pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.

“Imigrasi memainkan peran vital dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung visi-misi Presiden untuk menciptakan kinerja pembangunan yang terukur. Tantangan global seperti menipisnya batas teritorial antarnegara, peningkatan mobilitas manusia dan barang, serta kemajuan teknologi harus dihadapi dengan kebijakan strategis,” ungkap Agus.

Agus juga menekankan tiga peran strategis utama imigrasi antara lain Katalisator pertumbuhan ekonomi, melalui pengelolaan kebijakan keimigrasian yang inovatif, Jembatan strategis dalam memperkuat hubungan internasional dan menjaga stabilitas keamanan, dan Pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Agus, pertumbuhan ekonomi, peningkatan inovasi teknologi, dan penguatan citra Indonesia di kancah internasional merupakan sasaran penting yang dapat dicapai dengan optimalisasi peran strategis keimigrasian.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi keimigrasian dalam menyusun rencana aksi yang konkret. Dengan kolaborasi yang kuat, tantangan global dalam bidang keimigrasian dapat diatasi, dan imigrasi akan menjadi pilar penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini. “Kami berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan strategis yang dihasilkan dari kegiatan ini. Kanwil Kemenkumham Bengkulu akan terus berkontribusi dalam mempersiapkan keimigrasian yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan imigrasi dapat semakin berperan sebagai penggerak pembangunan, penjaga kedaulatan negara, dan pendorong kemajuan bangsa dalam menghadapi tantangan era globalisasi. (Humas/ED-MD.)

BENGKULU - Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal NOMOR SEK-KP.02.01-529 perihal Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggelar rapat persiapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS tahun 2024 bertempat di Aula Soekarno Kantor Wilayah, Selasa (19/11/2024).

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi (Machyudhie), Kepala Bagian Umum (Rahmat Huda), Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT (Christa Sthephanie Nicholist), perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia, RS Bhayangkara serta para panitia pelaksana SKB dari Kantor Wilayah.

Mengawali kegiatan, Kepala Bagian Umum menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan tes SKB tahap I yang meliputi pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi yang akan dilaksanakan di 2 (dua) tempat yang berbeda dimana untuk pemeriksaan kesehatan Kantor Wilayah bekerja sama dengan RS Bhayangkara Bengkulu, sementara untuk tes psikologi akan dilaksanakan di Hotel Nala Sea Side Bengkulu.

Melanjutkan kegiatan, pada kesempatan ini Kepala Divisi Administrasi menyampaikan arahannya agar segala informasi mengenai pelaksanaan SKB dapat dipublikasikan di berbagai platform media sosial Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Tak hanya itu, beliau juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak RS Bhayangkara atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Bengkulu dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 20 sampai dengan 21 November mendatang.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan tes berjalan lancar, selanjutnya dibahas mengenai teknis pelaksanaan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia (Galih) dan RS Bhayangkara (dr. Maryatul Aini). (Humas.Ed-MD).