Tangerang - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut di tahun 2025 seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berbasis digital. Ia mengatakan transformasi digital ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kementerian Hukum sudah mencanangkan sebuah transformasi. Kami bertekad di tahun 2025, seluruh layanan di Kementerian Hukum sudah berbasis digital,” kata Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (16/12/2024).
Melalui transformasi digital, masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap setiap jenis pelayanan di Kemenkum. Transformasi ini juga merupakan upaya Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi publik.
“Kami terbuka untuk mendapatkan pengawasan, baik eksternal maupun internal. Saya mohon masukan dari Ombudsman agar kementerian ini bisa menjadi pelopor di dalam keterbukaan informasi,” ujarnya di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang.
Di tahun 2025, lanjut Supratman, Kemenkum akan meningkatkan kolaborasi antar kementerian, memperkuat kebijakan yang berpihak pada keadilan, serta membangun budaya hukum yang positif di tengah masyarakat.
Menurutnya, sinergi yang baik antar kementerian akan memastikan bahwa pembangunan hukum berjalan selaras dengan kebutuhan negara dan harapan rakyat.
“Kolaborasi di antara ‘saudara kandung’ (Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan) pasti akan tetap berjalan. Kita punya kebijakan yang beririsan. Salah satu contohnya perumusan kebijakan terkait pemberian amnesti,” ucapnya.
Sementara itu, di sisi pembangunan hukum, Supratman mengatakan Kemenkum akan memperkuat sistem hukum yang inklusif di tahun 2025. Ia mengatakan tahun depan harus menjadi tahun yang penuh perbaikan dan inovasi. Ia ingin hukum yang adil bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.
“Kita harus semakin memperkuat sistem hukum yang inklusif, yang tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” tambah Supratman.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa yang turut hadir dalam kegiatan refleksi akhir tahun tersebut
menyambut baik langkah transformasi digital yang akan diterapkan sepenuhnya oleh Kementerian Hukum pada tahun 2025. Menurutnya, ini adalah wujud nyata komitmen Kemenkumham untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.
“Kami di daerah sangat mendukung arahan Menteri Hukum untuk mengoptimalkan transformasi digital ini. Dengan penerapan teknologi digital, pelayanan publik akan menjadi lebih responsif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat" pesannya. Dalam kegiatan tersebut tiga UPT di lingkungan Bengkulu juga memperoleh predikat WBK Tahun 2024 antara lain Kanim Kelas I TPI Bengkulu, Rutan Kelas IIB Bengkulu, dan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
Pemberian Penghargaan Refleksi Akhir Tahun 2024
Pada momen refleksi akhir tahun 2024 ini, diberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendukung pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik prima. Berikut daftar penghargaan pada momen refleksi akhir tahun 2024:
Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Kementerian:
1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Lembaga:
1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Provinsi:
1. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten
3. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
Penghargaan Unit Penyelenggara Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan:
1. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo - UPP Terbaik
2. Lapas Kelas IIB Muara Enim - UPP Terbaik
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten - Baik
4. Kanim Kelas I Non TPI Bogor - Baik
5. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang - Baik
Satuan Kerja Berpredikat Pelayanan Prima Tahun 2024:
1. Kanim Kelas I TPI Yogyakarta
Penghargaan Zona Integritas WBK
1. 5 (lima) satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum
2. 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Penghargaan Zona Integritas WBBM
1. Lapas Kelas IIB Wonosari
2. Bapas Kelas I Surakarta
3. Bapas Kelas II Magelang
4. Kanim Kelas I TPI Malang
5. Kanim Kelas II Non TPI Madiun
6. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo
Penghargaan Capaian Kinerja Kantor Wilayah:
Dari hasil perhitungan, Kantor Wilayah berkinerja terbaik pada Tahun 2024 yaitu:
1. Kanwil Kemenkum Jawa Tengah 82,36%
2. Kanwil Kemenkum Jawa Barat 82,27%
3. Kanwil Kemenkum D.I Yogyakarta 82,06%
Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI:
1. Menteri Hukum
2. Menteri Hak Asasi Manusia
3. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
