Bengkulu – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu turut serta dalam sosialisasi dan pemaparan Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) pada Selasa (10/9/2024). Kegiatan yang berlangsung secara virtual di Aula Soekarno ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesekretariatan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat tata kelola organisasi di setiap unit kerja.
Aplikasi ILK merupakan inovasi yang dirancang untuk memberikan gambaran holistik terkait efektivitas dan inklusivitas layanan kesekretariatan. Melalui aplikasi ini, unit kerja dapat melakukan evaluasi mandiri terhadap kualitas layanan yang telah diberikan, sehingga dapat terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Santosa, bersama Kepala Divisi Administrasi Machyudhie, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle, serta jajaran pejabat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu menyambut baik hadirnya aplikasi ILK ini.
Dalam pemaparannya, narasumber dari BSK Kumham yang mewakili Kepala BSK, Dr. Y. Ambeg Paramarta, menegaskan bahwa ILK adalah instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang digital, efektif, lincah, dan kolaboratif.
“Dengan implementasi ILK, diharapkan kita dapat mengukur secara tepat dan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkuat layanan manajemen, yang mencakup layanan kepegawaian, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perencanaan dan anggaran, hingga kehumasan. Melalui ILK, setiap unit kerja akan dinilai kualitas layanannya berdasarkan indikator-indikator tertentu, yang selanjutnya akan dijadikan tolok ukur dalam peningkatan layanan secara berkelanjutan.
Dengan hadirnya Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan, diharapkan kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kemenkumham Bengkulu semakin baik, sejalan dengan reformasi birokrasi yang terus didorong menuju efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. (Humas/ED-MD)
