Pada hari Kamis, 04 Juli 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan berdasarkan arahan Kepala Kantor Wilayah, Santosa, melalui Kepala Divisi Administrasi, Machyudhie, telah melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait dukungan fasilitas perkantoran dan kualitas layanan berbasis TI. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, serta di Mercure Hotel.
Dalam Kegiatan ini diikuti juga oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Kepala Sub Bagian PP, serta staf terkait. Acara ini dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi yang bertujuan untuk menyampaikan usulan Belanja Modal ABT TA 2024 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal.
Dalam koordinasi ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu mengusulkan peningkatan fasilitas perkantoran dan layanan berbasis TI untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Usulan ini meliputi rehabilitasi rumah dinas, pengadaan rumah dinas baru, serta peningkatan fasilitas perkantoran yang ada.
Kepala Divisi Administrasi, Machyudhie, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan rehabilitasi rumah dinas yang telah dilaksanakan pada TA 2023. Selain itu, ia juga mengemukakan masih adanya pejabat dari luar Provinsi Bengkulu yang belum memiliki rumah dinas, serta kondisi fasilitas perkantoran yang memerlukan peningkatan anggaran untuk belanja modal pada TA 2024.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Program dan Anggaran memberikan beberapa tanggapan penting. Mereka mencatat bahwa pelaksanaan rehabilitasi rumah dinas pada TA 2023 kurang memuaskan dan perlu evaluasi. Mereka juga meminta Kantor Wilayah untuk mengusulkan ulang ABT Belanja Modal Pengadaan Rumah Dinas dengan mekanisme pembelian, serta melengkapi data pendukung seperti SPTJM, referensi harga dari developer, surat pernyataan kesanggupan, dan informasi terkait tanah untuk pembangunan rumah dinas.
Terkait usulan ABT TA 2024 tentang dukungan fasilitas perkantoran dan layanan berbasis TI, Biro Perencanaan akan meneliti kelengkapan data pendukung serta penyesuaian dengan RKBMN. Mereka akan menilai skala prioritas dari usulan tersebut dan meminta Kantor Wilayah untuk segera melengkapi data yang belum lengkap. (Humas/E.d-M.D)
