Jakarta, 11 Oktober 2024 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ernie Nurheyanti M. Toelle, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait pengukuhan desa/kelurahan binaan sadar hukum tahun 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sekretaris BPHN, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Pande Made Handika Riady, serta Penyuluh Hukum Madya BPHN, dan tim dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Dalam pertemuan tersebut, hasil verifikasi tim BPHN terhadap 43 usulan desa/kelurahan binaan sadar hukum dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu dinyatakan lengkap. Desa/kelurahan tersebut siap untuk dikukuhkan atau diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum pada tahun 2024.
Pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum ini akan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, yang akan dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum beserta tim pada bulan November 2024. Selanjutnya, tim dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu akan mempersiapkan kegiatan pengukuhan tersebut serta mengajukan permohonan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Bengkulu untuk menetapkan desa/kelurahan sadar hukum tahun 2024.
Peresmian desa/kelurahan sadar hukum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 setelah keluarnya SK dari Menteri Hukum dan HAM. Kolaborasi kegiatan antara Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan berbagai pihak juga akan digelar pada tahun tersebut, yang diharapkan dapat dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM.
Kategori penghargaan juga akan diberikan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam pengukuhan ini, seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan.
Kanwil Kemenkumham Bengkulu berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota demi kesuksesan pengukuhan desa/kelurahan binaan sadar hukum. Selain itu, strategi dan kolaborasi akan terus diperkuat oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM agar kegiatan ini berjalan lancar hingga tahun 2025. (Humas/ed.Md).
