JAKARTA – Rapat Kerja Program Pemajuan dan Penegakan HAM Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur memasuki substansi kegiatan pada hari kedua, Selasa (21/05/2024). Usai diawali dengan pemaparan materi dan diskusi dari narasumber internal dan eksternal Ditjen HAM. Para peserta kegiatan rapat kerja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah, diminta untuk menyumbangkan pemikiran dan pendapat dalam menyusun Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa bergabung di Komisi 4, blueprint (cetak biru) strategi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi, dan penguatan HAM untuk periode 2025-2029.Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andrieansjah tergabung di Komisi 6 yang membahas Grand Design dan Road Map Profil Pembangunan HAM (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi HAM).
Kedua komisi tersebut berfokus pada perumusan isu-isu aktual, termasuk target capaian, ukuran keberhasilan, dan upaya yang akan dilakukan selama periode waktu yang telah ditetapkan. Dirjen HAM, Dhahana Putra menyampaikan kegiatan ini mampu memberikan dampak positif dan sumbangsih dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Program Pemajuan dan Penegakan HAM oleh karena itu dibutuhkan adanya sinergitas seluruh pemangku kepentingan.
Hasil diskusi dalam forum ini kemudian dituangkan ke dalam matriks pada rencana aksi tahun anggaran 2025, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan dan program strategis dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. (Humas / ed-md.)
