Bengkulu – Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Menteri Hukum dan HAM, Ibnu Chuldun, melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Bengkulu pada Kamis (22/8/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Ibnu Chuldun didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, Kepala Divisi Pemasyarakatan Teguh Wibowo, Kepala Divisi Administrasi Machyudhie, serta sejumlah pejabat struktural lainnya. Tim ini disambut langsung oleh para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) masing-masing UPT yang menjadi sasaran kunjungan.
Adapun UPT yang dikunjungi antara lain Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkulu, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bengkulu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja di Bengkulu yang diusulkan untuk mengikuti penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Tiga satuan kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian ini adalah Rutan Kelas IIB Bengkulu, LPP Kelas IIB Bengkulu, dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bengkulu.
Dalam kesempatan ini, Ibnu Chuldun secara langsung memantau layanan kunjungan, dapur, fasilitas umum, serta layanan pembinaan bagi warga binaan di setiap UPT yang dikunjungi. Selain itu, Ia juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pegawai guna mengecek sejauh mana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di satuan kerja masing-masing.
Ibnu Chuldun memberikan beberapa arahan penting kepada para Kasatker dan pegawai yang ditemuinya. Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko, peningkatan kualitas layanan di satuan kerja, inovasi yang unggul, serta pengelolaan kehumasan yang baik. "Perhatikan mitigasi risiko, layanan pada satker, inovasi yang diunggulkan, dan kehumasan, serta persiapkan satker yang berkontestasi dengan matang. Pastikan tidak ada pungli dan gratifikasi," tegasnya. Mantan Kakanwil DKI Jakarta ini juga mengingatkan mengingatkan agar seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap tindakan, memastikan setiap satuan kerja dapat benar-benar mencerminkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Kehadiran Ibnu Chuldun dan timnya di Bengkulu ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada, sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Santosa, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan arahan yang diberikan oleh Staf Ahli Menteri. Ia berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memastikan setiap satuan kerja di bawah jajarannya siap mengikuti penilaian Zona Integritas dan meraih predikat WBK/WBBM.
Dengan upaya ini, diharapkan satuan kerja di Bengkulu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, sekaligus berkontribusi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan prima. (Humas/ED-MD.)
