BENGKULU - Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum pada peraturan perundang-undangan, Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bengkulu Tengah.
Bertempat di Aula Soekarno Kanwil Bengkulu, pada rapat kali ini membahas 3 (tiga) Raperbub yaitu:
- Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; dan
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum (Pajar Elmi), pada rapat kali ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala Badan Keuangan Daerah, anggota tim perancang perundang-undangan Kanwil Bengkulu serta perwakilan dari BKD dan Bappeda.
Membuka kegiatan, Kepala Bidang Hukum menyampaikan bahwa sebagaimana amanat Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kantor Wilayah Kemenkumham memiliki wewenang untuk melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan.
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan norma-norma dalam Peraturan Perundang-Undangan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
Melanjutkan kegiatan, perwakilan tim perancang perundang-undangan Kanwil Bengkulu menyampaikan hasil analisis terkait penulisan dan juga substansi yang ada pada Raperbup dimana berdasarkan telaah yang dilakukan akan disampaikan masukan serta rekomendasi guna kesesuaian Raperbup tersebut. (Humas. Ed-MD).
