*Jakarta* - Salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 adalah penguatan dari para narasumber kepada para peserta dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik unit eselon 1 maupun kantor wilayah, Selasa (16/7/2024).
Pada sesi pertama mengenai evaluasi tentang hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Madya SPI Monitoring KPK Fachruddin Putra Jaya menekankan pentingnya komunikasi dalam upaya transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan indeks SPI. Fachruddin mengatakan bahwa berdasarkan laporan SPI 2023, dia menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara persepsi pengalaman dan data objektif dalam mengukur risiko dan praktik korupsi. Responden yang terdiri dari pegawai internal dan masyarakat eksternal memberikan pandangan mengenai efektivitas kegiatan antikorupsi yang dilakukan Kemenkumham.
Selanjutnya, Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Secara Transparan dan Akuntabel oleh Badan pemeriksa keuangan yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat I.B.1 Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI Iwan Gunawan yang mengangkat beberapa poin penting terkait pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Iwan mengatakan realisasi anggaran per eselon I menunjukkan bahwa beberapa unit kerja Kemenkumham berhasil mencapai persentase realisasi yang tinggi. Misalnya, Sekretariat Jenderal mencapai realisasi sebesar 95,24% dari anggaran yang disediakan, sedangkan Ditjen Imigrasi mencatatkan realisasi sebesar 98,24%. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal menunjukkan realisasi yang lebih rendah, yakni hanya 96,82% . Kemenkumham berkomitmen untuk meningkatkan perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan yang cermat dan mendukung visi strategis kementerian. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas manajemen aset dan pengadaan barang dan jasa juga akan diperkuat agar tepat jumlah, mutu, harga, dan waktu .
Terakhir, Narasumber dari Value Alignment Advisory, Henry Christianto yang membahas tentang
draft pertama visi, misi, dan tujuan strategis untuk periode 2025-2029 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024. Dokumen ini merupakan bagian dari persiapan perencanaan strategis kementerian dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dokumen ini memaparkan visi Kemenkumham untuk 2025-2029, yaitu terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Visi ini didukung oleh sejumlah misi, termasuk pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM, implementasi strategi dan kebijakan yang efektif, serta reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Dalam rangka mendukung visi tersebut, Kemenkumham menetapkan beberapa tujuan strategis yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penguatan kapasitas masyarakat sipil, serta peningkatan kesadaran dan penegakan hak asasi manusia. Dokumen ini juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi hak asasi manusia dan menghapus praktik diskriminasi. Diharapkan melalui pemberian materi ini dapat menunjang satuan kerja dalam berkinerja secara optimal. (Humas/ED-MD.)
