Bengkulu - Hari ini, Tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk melaksanakan audit pengelolaan keuangan terhadap UPT dibawahnya, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan dana di kementerian hukum dan HAM RI.
Audit ini merupakan bagian dari tugas rutin untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan di kementerian hikum dan HAM RI. "Kami melakukan audit ini untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana di unit pelaksana Teknis di jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan," ujarnya.
Tim Itjen yang dipimpin oleh Erbata Sri Muliatini, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk memeriksa dan menilai satuan kerja dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang mereka kelola. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana di unit pelaksana teknis tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan efisiensi yang optimal," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah (Santosa) menyambut baik kedatangan Tim Itjen dan menegaskan kesiapannya untuk mendukung proses audit tersebut. "Kami sangat menghargai inisiatif dari Itjen dalam melakukan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis di wilayah kami. Kami siap untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan audit ini berjalan dengan baik," Ungkap Kakanwil.
Dalam pertemuan ini, Tim Itjen dan Kepala Kantor Wilayah membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil selama proses audit serta upaya untuk memperbaiki manajemen ke depannya. Mereka juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Itjen dan Kantor Wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan dana publik.
Kunjungan Tim Itjen ke Kantor Wilayah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, demi kesejahteraan masyarakat dan efisiensi penggunaan dana publik yang lebih baik. (Humas/Ed.Md)
